The Evolution from PSAK 24 Starting January 1, 2024, Indonesian companies must adapt to PSAK 219, the renumbered version of PSAK 24 (Employee Benefits Accounting Standard). While this may seem like a simple name change, it represents a significant changes…
Banyak perusahaan di Indonesia mengalami shock saat melihat biaya program pensiun mereka tiba-tiba melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir, padahal jumlah karyawan tidak bertambah—bahkan kadang berkurang. Fenomena ini terutama dialami perusahaan yang punya banyak karyawan senior dengan usia di atas…
Saat membahas employee benefits, hampir semua perusahaan fokus pada pensiun dan pesangon. Ini masuk akal karena nilainya material dan regulasinya jelas. Namun, ada kategori yang sering terlupakan: OLTEB (Other Long-Term Employee Benefits). Program seperti long service leave, cuti besar, dan…
Berdasarkan pada praktik valuasi imbalan kerja, salah satu pertanyaan paling sering diajukan manajemen adalah: “Apakah perubahan program kami ini akan memicu curtailment (kurtailmen) atau settlement (penyelesaian)?” Pertanyaan ini bukan sekadar akademis—jawabannya akan menentukan kapan dan bagaimana perusahaan mengakui dampak finansial,…
Pernahkah Anda sebagai CFO atau finance manager mengalami situasi ini: laporan keuangan kuartal ini menunjukkan keuntungan OCI (Other Comprehensive Income) Rp 5 miliar dari program pensiun, tapi kuartal berikutnya tiba-tiba rugi Rp 8 miliar? Padahal tidak ada perubahan signifikan dalam…
Keputusan untuk mengubah program imbalan pasca kerja selalu jadi dilema bagi manajemen perusahaan. Di satu sisi, meningkatkan manfaat bisa meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Di sisi lain, konsekuensi keuangan dari perubahan ini—terutama pengakuan biaya jasa lalu (BJS)—bisa bikin geger laporan…
Dalam lanskap imbalan pasca kerja di Indonesia, tren pergeseran dari program manfaat pasti (defined benefit) menuju iuran pasti (defined contribution) semakin nyata. Perubahan ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan keputusan strategis yang didorong oleh pertimbangan biaya dan manajemen risiko…
Perhitungan imbalan pasca kerja merupakan aspek krusial yang sering diabaikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dua standar akuntansi yang mengatur hal ini—PSAK 24 (kini PSAK 219) dan SAK EP—memiliki pendekatan berbeda yang perlu dipahami oleh praktisi keuangan dan manajemen perusahaan. Imbalan…
Dalam transaksi merger dan akuisisi (M&A) di Indonesia, pembeli sering terpesona dengan proyeksi pendapatan dan aset yang menjanjikan. Namun, kewajiban imbalan kerja yang tidak teridentifikasi secara memadai dapat menjadi sumber kejutan yang tidak menyenangkan pascatransaksi. Praktisi M&A mencatat bahwa adjustment…
Ketika manajemen keuangan perusahaan pertama kali membuka draft laporan keuangan dan melihat kewajiban imbalan kerja mencapai miliaran rupiah, reaksi pertama biasanya adalah kebingungan. “Dari mana angka ini? Bukankah ini harusnya tugas akuntansi?” Pertanyaan ini sangat wajar, karena banyak yang belum…