Category Hukum

Imbalan Kerja terhadap Karyawan Outsource

Imbalan Kerja terhadap Karyawan Outsource

Praktik outsourcing, atau penggunaan karyawan outsource, masih menjadi strategi yang umum diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Meski dianggap efektif untuk mendukung efisiensi bisnis, sistem ini sering menuai diskusi hangat, terutama terkait imbalan kerja dan hak-hak pekerja. Skema pekerja alih…

IFRIC AD: IFRS Interpretations Committee Agenda Decision

IFRIC AD: IFRS Interpretations Committee Agenda Decision

IFRS Interpretations Committee, yang sebelumnya dikenal sebagai IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), merupakan badan yang berperan dalam memberikan interpretasi atas standar akuntansi IFRS agar penerapannya tetap seragam di seluruh dunia. Mari pelajari lebih dalam! Peran IFRIC IFRS merupakan seperangkat…

Perlakuan PSAK 24 vs SAK ETAP pada Laporan Keuangan

Perlakuan PSAK 24 vs SAK ETAP pada Laporan Keuangan

“Memilih standar akuntansi yang tepat bukan hanya soal kepatuhan, tapi strategi pengelolaan kewajiban jangka panjang.” Di tengah kompleksitas pelaporan keuangan, pertanyaan kritis sering muncul: standar mana yang harus diterapkan untuk pencatatan imbalan kerja—PSAK 24 atau SAK ETAP? Jawabannya tidak sesederhana…

Memahami Pesangon dalam UU Cipta Kerja

Memahami Pesangon dalam UU Cipta Kerja

Pesangon adalah hak utama bagi pekerja di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berikut penjelasan mengenai…

Dampak Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Imbalan Pasca Kerja di Indonesia

Dampak Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Imbalan Pasca Kerja di Indonesia

Pemerintah Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—sering disebut sebagai “Omnibus Law Cipta Kerja”—dengan tujuan menyederhanakan dan memperbaiki regulasi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah ketenagakerjaan, terutama terkait pengaturan hak-hak pekerja, seperti imbalan…

PSAK 219: Perubahan Nomenklatur PSAK 24

PSAK 219: Perubahan Nomenklatur PSAK 24

Dalam dunia yang terus berkembang dan semakin terintegrasi secara global, standar akuntansi dan pelaporan keuangan juga harus beradaptasi agar tetap relevan dan akurat. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah perubahan nomenklatur dari PSAK 24 menjadi PSAK 219, yang sudah pernah…

Dasar Hukum Kewajiban Imbalan Kerja

Dasar Hukum Kewajiban Imbalan Kerja

PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban imbalan kerja. Imbalan kerja sendiri dapat mencakup gaji, tunjangan, pesangon, serta manfaat pensiun. Pentingnya pemahaman dasar hukum dalam penerapan PSAK 24 tidak hanya berdampak pada ketepatan pelaporan keuangan,…

PSAK 219: Standar Akuntansi untuk Imbalan Kerja

PSAK 219: Standar Akuntansi untuk Imbalan Kerja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 219 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban serta biaya terkait imbalan kerja karyawan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja secara transparan dan…

Chat with Us!